Badan Bahasa Kunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Bahas Kerja Sama

Jakarta, 14 Februari 2025—Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), beraudiensi dengan Kepala Perpustakaan beserta Deputi 2 dan tim Perpusnas. Kepala Badan Bahasa beserta jajaran pimpinan eselon 2, KSTU Sekretariat Badan Bahasa, serta tim Humas dan Kerja Sama hadir di Ruang Rapat Kepala Perpusnas RI, Lantai 5, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Gambir, Jakarta Pusat, pada (14/2).

Kepala Perpusnas RI menyampaikan visi dan perubahan baru di Perpusnas dengan semboyan "Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa." Fokus utama yang diusung adalah penguatan budaya literasi, pengarusutamaan Nusantara, dan standardisasi perpustakaan nasional. Dengan visi tersebut, diharapkan Perpusnas dapat semakin berperan dalam meningkatkan budaya membaca dan akses terhadap informasi di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kedua lembaga membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan, pembinaan, serta pelindungan bahasa dan sastra di Indonesia. Kolaborasi antara Badan Bahasa dan Perpusnas menjadi langkah penting dalam memperkuat dokumentasi dan pelestarian warisan bahasa serta sastra. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Perpusnas.

Pertemuan ini juga menjadi ajang koordinasi antara kedua institusi dalam menyusun program bersama guna memperluas jangkauan layanan kebahasaan dan kesastraan bagi masyarakat luas. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan literasi serta kecintaan terhadap bahasa dan sastra nasional semakin meningkat di tengah perkembangan zaman. Program ini juga dapat mendukung penguatan ekosistem literasi nasional melalui berbagai inisiatif yang berkelanjutan.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menyampaikan bahwa tujuan audiensi ini adalah untuk membangun kolaborasi dan mendapatkan dukungan dari Perpusnas RI. Ia menekankan tiga poin utama: semangat kedaulatan Bahasa Indonesia, kerja sama dalam pemanfaatan perpustakaan untuk peningkatan literasi, serta dukungan partisipatif bagi satuan pendidikan dan komunitas. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian program-program strategis dalam bidang kebahasaan dan kesastraan.

Dalam pertemuan ini, Imam Budi Utomo menawarkan kerja sama terkait Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) bagi seluruh pimpinan dan staf di Perpusnas. Selain itu, ia juga mengusulkan kelanjutan program Mudik Asyik tahun 2025 yang diharapkan dapat dikolaborasikan antara Badan Bahasa dan Perpusnas. Program ini dinilai mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia di kalangan masyarakat luas.

Dora Amalia menyampaikan bahwa target Pusat Pengembangan dan Pelindungan (Pusbanglin) tahun ini adalah pengembangan Korpus Bahasa Daerah (Koda) dan Korpus Indonesia (Koin). Data kedua korpus ini masih terbatas, sehingga diperlukan akses ke data-data terbitan untuk memperkaya korpus. Ia juga mengusulkan agar 123 jilid Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Braille yang pernah diserahkan pada tahun 2019 dapat diperbanyak dan disebarluaskan ke perpustakaan daerah.

Selain itu, ia berharap data hasil pengarusutamaan Nusantara yang telah dikumpulkan dari balai dan kantor bahasa dapat didigitalkan. Upaya digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap informasi kebahasaan yang akurat. Dengan demikian, penguatan identitas kebahasaan nasional dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Iwa Lukmana menyampaikan ketertarikannya terhadap slogan baru Perpusnas dan mendukung rencana Perpusnas dalam menjenjangkan buku bacaan untuk anak-anak sekolah dasar. Jika memungkinkan, penjenjangan ini dapat disesuaikan dengan jumlah kosakata siswa agar lebih optimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan bacaan yang tersedia sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan literasi anak-anak.

Dalam aspek administrasi, Suharyanto menyampaikan bahwa dalam pengurusan ISBN, setiap kementerian dapat menentukan 1-2 operator. Kebijakan dari Perpusnas tidak mewajibkan setiap unit utama untuk melakukan pengurusan ISBN melalui satu pintu. Dengan kebijakan ini, proses administrasi penerbitan ISBN dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan efisien.

Dokumentasi